Sekretaris Desa Sepit Muhammad Sulhan Hadi saat memimpin jalannya pertemuan

Gelar Pertemuan, Pemdes Sepit Bahas Belanja Pembangunan Desa Tahun 2023

Pewarta : Muhammad Hardi Putrawan 

Sepit, (www.desasepit.web.id) - Pemerintah Desa Sepit bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) mengadakan pertemuan pada Senin malam, 2 Januari 2023. Pertemuan yang digelar di aula kantor desa itu fokus membahas tentang belanja desa untuk tahun anggaran 2023. 

Dalam kesempatan itu, Sekretaris Desa Sepit Muhammad Sulhan Hadi dalam pengantarnya melaporkan jumlah Dana Desa (DD) secara keseluruhan untuk tahun 2023 berjumlah Rp. 1.121 (satu miliar seratus dua puluh satu) juta lebih. Dari keseluruhan DD itu, pembelanjaannya sudah diatur oleh pemerintah pusat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). 

Rinciannya, lanjut Sekdes, 10% untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), 20% khusus untuk program ketahanan pangan, dan sisanya untuk membiayai program-program lainnya. 

"Tahun 2023 ini pengerjaan program fisik kita kurangi dan anggarannya kita alihkan untuk pengadaan ambulan desa," katanya. 

Muhammad Hasmawadi (Kepala Desa Sepit) memberikan pengantar sekaligus sambutan didampingi Sekretaris Desa Sepit

Meskipun begitu, dijelaskan bahwa dari pengalihan anggaran untuk fisik itu masih ada tersisa sebanyak Rp.20 juta. Karena sisa anggaran itu terbatas, maka hanya bisa untuk membiayai satu program fisik yang sudah masuk Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2023. Penentuan titiknya disepakati untuk diserahkan ke Pemdes yang menunjuk langsung, tentu melalui pertimbangan skala prioritas. 

Fokus pembahasan pada pertemuan itu kemudian terkait dengan pembelanjaan untuk anggaran program ketahanan pangan. Persentase 20% itu setelah dinominalkan berjumlah Rp. 224 juta lebih. 

Program ketahanan pangan itu sendiri mencakup beberapa item seperti : a.  pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan. b. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa. c. pengelolaan pasca panen. d. pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik atau bioponik. e. pengembangan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan. f. pengembangan usaha/unit usaha Bumdesa. dan g. penguatan ketahanan pangan lainnya sesuai kewenangan desa.

Untuk pembelanjaan yang lebih tepat sasaran dan supaya berdampak langsung ke masyarakat, beragam usulan maupun ide dilontarkan oleh peserta musyawarah. Beberapa usulan dan ide itu adalah pembibitan holtikultura dengan memanfaatkan green house yang sudah ada, pemberdayaan untuk pengembangan UMKM masyarakat, pengadaan alat pengolahan hasil panen pertanian, pengadaan tambahan untuk bibit kambing, sampai usulan untuk pengadaan alat pembajak sawah seperti traktor dan lainnya. 

Karena semua usulan dan ide tersebut tidak bisa diputuskan dalam sekali pertemuan, sehingga disepakati untuk diadakan pertemuan lanjutan pada hari  Rabu malam mendatang. 

"Nanti kita turun dulu survey ke masyarakat, kita lihat mana yang potensial dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri, layak atau tidak. Setelah itu baru kita bisa putuskan apa yang harus kita sepakati untuk kita kerjakan ke depan," tutupnya.