Hasilkan Data Berkualitas, Pemdes dan Sekolah Perempuan Gelar PRA

Sepit (desasepit.web.id): Pemerintah Desa (Pemdes) Sepit berkolaborasi dengan Sekolah Perempuan melalui Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM) menggelar pelatihan berbasis PRA (Participatory Rural Appraisal) di Ponpes Ribat Al-Umm NW Lokon, Selasa (14/01/2025).

Hadir dalam kegiatan tersebut Direktur LPSDM Ririn Hajudiani beserta para penggiat sekolah perempuan, Kepala Desa Sepit yang diwakili oleh Kasi Pemerintahan Darmawan, kepala dusun se-Desa Sepit, kader serta sejumlah tokoh agama, pemuda, dan masyarakat.

Pelatihan jenis ini merupakan pelatihan penilaian pedesaan partisipatif. Dengan langsung melibatkan semua stakeholder seperti Kepala dusun, kader, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh wanita dalam menentukan data valid dan berkualitas soal desa.  Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari sampai dengan hari ini (Kamis, 16 Januari 2025).

Yuk Isi Kuisoner Penilaian Kepuasan Masyarakat Untuk Pelayanan Pemerintah Desa Sepit, Klik Disini Untuk Mengisi.

ORANG JUGA MELIHAT : LPSDM Bentuk Tim Pemantau Program Inklusi Tingkat Kabupaten

Dalam kesempatannya, Direktur LPSDM Ririn Hajudiani mengatakan kegiatan PRA ini merupakan metode pendataan partisipatif dengan melibatkan semua pihak. Nantinya data yang dihasilkan menjadi milik desa. ”Data ini penting karena selama ini data yang tersedia hanya ada di profil desa dan desa tidak memiliki data feminisasi kemiskinan sehingga penting dilakukan PRA,” terangnya.

Lanjut wanita berkacamata ini, data yang dihasilkan nantinya akan berkontribusi pada kelengkapan data SDGs. Karena data yang dihasilkan adalah data partisipatif yang tentunya lebih terperinci. ”PRA ini akan menggunakan tiga indikator, yakni aktivitas harian, rangking sosek, dan pemetaan partisipatif,” jelasnya. 

BACA JUGA : Wujudkan Ibu Hamil Sehat, Pemdes Gelar Kelas Ibu Hamil

Ditempat yang sama mewakili Kepala Desa Sepit Muhammad Hasmawadi, Kasi Pemerintahan Darmawan berharap melalui kegiatan ini (PRA,red) benar-benar menghasilkan data yang berkualitas dan akuntabel. Karena diakui sejauh ini pihak Pemdes belum memiliki data terperinci soal jumlah disabilitas, jumlah anak menikah di bawah umur, dan data-data yang lain mengenai masyarakat.

”Kita harus serius menyelesaikan data ini. Saya berharap terkait data ini jangan tidak bersinergi dengan kepala dusun masing-masing. Silahkan berdiskusi, sehingga menghasilkan data yang berkualitas,” harapnya. (*)