Sembilan Isu Strategis Perempuan “Muncul” di Munas Perempuan Bali 2024

Sepit (desasepit.web.id): Semangat perempuan dalam memperjuangkan kesetaraan gender begitu besar. Hasilnya sekarang, peran perempuan sudah tidak bisa dipandang sebelah mata. Sudah banyak perempuan yang memiliki peran vital dan strategis disegala bidang. Bahkan tak sedikit sudah menginspirasi dengan segala kesuksesannya.

Sebagai komitmen menjaga konsistensi memperjuangkan kesetaraan tersebut, banyak event yang diselenggarakan oleh lembaga, komunitas, dan penggiat perempuan. Salah satunya event besar yang baru-baru ini diselenggarakan di Bali, yakni Musyawarah Nasional (Munas) Perempuan.

Orang Juga Melihat : Tiga “Srikandi” Sekolah Perempuan Nine Besiru Hadiri Munas Perempuan 2024 di Bali

Yuk Isi Kuisoner Penilaian Kepuasan Masyarakat Untuk Pelayanan Pemerintah Desa Sepit, Klik Disini Untuk Mengisi.

Mengutip berita dari detikbali yang diterbitkan Sabtu 20 April 2024, Munas perempuan kali ini dilaksanakan di Balai Budaya Giri Nata Mandala Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (20/4/2024). Pembahasan berfokus pada sembilan isu strategis terkait perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal.
"Ada lima isu sesuai arahan presiden. Dari lima itu sudah ter-cover di 9 agenda atau isu yang dibahas dalam Munas. Mudah-mudahan dalam dialog ini akan muncul solusi apa yang mesti dilakukan dalam masalah perempuan," kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga.

Sembilan isu strategis yang dibahas terkait masalah perempuan tersebut akan tertuang dalam rencana pembangunan ke depan. Baik jangka panjang maupun minimal lima tahun mendatang.

Adapun isu tersebut mencakup kemiskinan, pekerja perempuan, pencegahan perkawinan anak, pemberdayaan ekonomi perempuan, hingga kepemimpinan perempuan. Terdapat juga pembahasan mengenai kesehatan perempuan, perempuan dan lingkungan hidup, perempuan dan anak berhadapan dengan hukum, serta kekerasan pada perempuan dan anak.

"Kita bersama-sama telah berdiskusi dan bermusyawarah untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan melalui sembilan isu/agenda. Ini akan menjadi usulan dalam dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan di tingkat nasional dan daerah," ungkap Bintang dalam sambutannya.

Misi untuk mengentaskan kasus perkawinan anak juga menjadi perhatian khusus dalam agenda ini. Para pesertanya juga datang dari berbagai pihak yang terkait, salah satunya perangkat maupun perangkat desa yang dinilai berperan penting di tingkat bawah untuk menyukseskan misi ini ke depan.

Bintang mencontohkan suksesnya misi penekanan kasus perkawinan anak di Wajo, Sulawesi Selatan, yang melibatkan banyak pihak, tidak hanya pemerintah daerah. Menurutnya kehadiran tokoh adat dan tokoh agama menjadi penting.

"Contohnya di Wajo (Sulawesi Selatan) terjadi penurunan (kasus) perkawinan anak ketika kami turun di sana itu tidak hanya kesepakatan bupati dan kepala desa. Ada MUI, dan imam desa dan sanksi sosial yang diberikan. Dari 600 kasus tahun 2021, setahun kemudian jadi 300 kasus, tahun 2023 jadi 77 kasus (perkawinan usia anak). Ini dibutuhkan komitmen bersama," tukasnya. (*)

Baca Juga :

Tahun ini, Pemdes Salurkan BLT-DD Door to Door

Alhamdulillah, Dua Bersaudara Wakili Desa Sepit Ke MTQ XXX Tingkat Kabupaten