Keterangan Foto : Ririn Hayudiani (Direktur LPSDM NTB) saat memberikan sambutan pembuka kegiatan hari kedua Musda Sekolah Perempuan, bersama KadisP3AKB NTB Dra. T. Wisma Ningsih Derajadiah dan Direktur Institut Kapal Perempuan Indonesia  Misiah (7-12-2022)

Sekolah Perempuan Wadah Suarakan Harapan Perempuan Desa

Penulis: Muhammad Sulhan Hadi
Editor: Zain

Mataram, (desasepit.web.id).- Hari kedua Musyawarah Daerah (Musda) Sekolah Perempuan Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (7-12-2022) dibuka dengan persembahan tarian rudat Sekolah Perempuan Pemenang Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Di hari kedua ini juga, Direktur Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM) NTB, Ririn Hayudiani dalam sambutannya mengajak peserta Musda flasback kembali 20 tahun berkiprahnya Sekolah Perempuan NTB dalam rangka pemberdayaan masyarakat. 
Dimana 10 tahun terakhir tersebut, pihaknya, kata Ririn memilih konsen mengembangkan program pemberdayaan perempuan di dua kabupaten di NTB, yakni Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Dalam sambutannya ini, Ririn juga menegaskan penting adanya agenda strategis, agar harapan perempuan bisa tersampaikan kepada pemangku kepentingan. Pun juga bagaimana memastikan keterwakilan perempuan sampai pada tahap pelibatannya.
”Kepala keluarga perempuan, lansia, disabilitas, penyintas kekerasa dan korban seksual, kelompok beresiko seperti ODHA (sebutan orang yang menderita HIV/AIDS), dan forum-forum kelompok masyarakat harus terlibat dalam pembangunan,” bebernya

Hari kedua.Musda Sekolah Perempuan, peserta foto bersama setelah sesi wawancara interaktif

Lebih jauh, menutup sambutannya Ririn mengaku bangga dengan hasil-hasil UMKM Sekolah Perempuan yang dipajang di Ballroom Kenangan Hotel Grand Legi Mataram. 
”Ada juga saya lihat berugak mini tempat menyampaikan harapan dan cita-cita. Filosofi berugak itu kan sebagai tempat musyawarah menyelesaikan masalah-masalah dimasyarakat, khususnya suku Sasak,” tandas wanita paruh baya ini. 

Adapun agenda Musda hari kedua ini adalah menggelar sidang komisi. Peserta dibagi menjadi enam komisi. Komisi I, partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan pembangunan. Komisi II, pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Komisi III, penghapusan kekerasan seksual dan KDRT. Komisi IV, jaminan sosial. Komisi V, perkawinan anak. Komisi VI, perempuan dan kebencanaan.
Hasil rembug enam komisi ini kemudian menghasilkan usulan-usulan yang akan dibawa ke RPJMNAS, RPJMD, RPJMKEC, dan RPJMDES Sekolah Perempuan. 

Perlu diketahui, kegiatan sekolah perempuan ini merupakan program kemitraan antara LPSDM dengan  Institut Kapal Perempuan. Direktur Institut Kapal Perempuan Misiah, via aplikasi Zoom menyampaikan selamat bermusyawarah kepada 41 sekolah perempuan di Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Timur. Dalam kesempatan ini, Misiah mengajak perempuan, disabilitas, dan kaum marginal untuk menyuarakan kepentingannya. 
"Mari menyuarakan kepentingan perempuan, disabilitas, dan marginal," ajaknya. 

Misiah mengatakan, adapaun tujuan Musda kali ini agar perempuan, disabilitas, dan kelompok marginal bisa merancang kebutuhannya, menyuarakan kepentingannya. Sehingga tujuan yang diinginkan bersama bisa terwujud. Dihadapan para peserta Musda Misiah menegaskan, Institut Kapal Perempuan  yang berkantor di Jakarta ini sudah mendapatkan legalisasi dari Kemenkumham. Dan memiliki jaringan di seluruh Indonesia. 
”Tujuan kami tidak lain agar bisa mengembangkan  perempuan yang kritis,” tukasnya.

Keynote speech dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Dra. T. Wisma Ningsih Derajadiah mengapresiasi kegiatan Musda Sekolah Perempuan NTB. Menurutnya, keberadaan Sekolah Perempuan NTB mampu memberdayakan perempuan sampai ditingkat desa. "Suara perempuan itu sangat diperlukan, perempuan akar rumput bisa menyuarakan teman temannya yang sesama perempuan, disabilitas, dan kelompok marginal,” ungkapnya. 

Ningsih menjelaskan, kegiatan Sekolah Perempuan NTB dilaksanakan  sejak tahun 2013. Pemprov NTB  berkomitmen melalui OPD seperti DP3AKB dan Bappeda, agar harapan perempuan bisa tersampaikan, melalui program-program yang reel, tidak hanya disuarakan saja. ”Menjadi evaluasi pemerintah  Kabupaten Lotim dan KLU, sejauh mana indeks pembangunan gendernya di wilayah masing-masing,” tandasnya. (*)